Sejarah
Kabupaten Lombok Tengah terbentuk menjadi Daerah Otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Undang-undang tersebut disahkan pada Tanggal 14 Agustus 1958. Namun demikian, sebelum terbentuk sebagai sebuah wilayah pemerintahan, intentitas Lombok Tengah telah ada jauh sebelum itu. Beberapa momentum historis yang menandai keberadaan Lombok Tengah, antara lain adalah dengan dikeluarkannya Stb Nomor 248 Tahun 1898, kemudian pasca proklamasi, Lombok Tengah secara integral menjadi bagian dari NKRI ditandai dengan pelantikan secara formal Kepala Pemerintahan Setempat Lombok Tengah yang pertama, pada Tanggal 15 Oktober 1945. Momentum ini menjadi leverage factor yang memicu tumbuhnya semangat integrasi, patriotisme dan nasionalisme di Kabupaten Lombok Tengah.
Enam momentum yang diklasifikasi menjadi dua katagori masa kejadian peristiwa penting perjalanan Kabupaten Lombok Tengah, yakni pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945.
Momentum peristiwa sebelum kemerdekaan, meliputi :
a. Peristiwa 7 Agustus 1891. Pada saat inilah mulai dikobarkannya apa yang disebut dengan Congah Praya kemudian berlanjut pada 28 September 1898 menjadi Perang Lombok yang berakhir dengan runtuhnya dinasti Kerajaan Karang Asem di Lombok;
b. Peristiwa 18 Agustus 1898. Berlangsung pertemuan para tokoh masyarakat Sasak untuk menentukan batas wilayah desa dan kampung, baik di onder afdeeling (dibawah divisi) Lombok Barat maupun di onder afdeeling Lombok Timur. Pada waktu itu, Lombok Tengah masih berada di onder afdeeling Lombok Timur;
c. Peristiwa 27 Agustus 1898. Onder afdeeling Lombok Timur dimekarkan menjadi onder afdeeling Lombok Timur dan onder afdeeling Lombok Tengah, sesuai statblad Nomor 248 Tahun 1898 kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur General Nomor 19 Tanggal 27 Agustus 1898. Sejak saat itulah dikenal istilah Lombok Tengah dengan batas-batas wilayah seperti sekarang.
Momentum peristiwa setelah kemerdekaan Republik Indonesia, meliputi:
a. Peristiwa 22 September 1945. Presiden RI, Ir. Soekarno, melantik I Gusti Ketut Pudja menjadi Gubernur Provinsi Sunda Kecil, dimana Lombok yang masih diduduki Jepang merupakan bagian dari Wilayah Provinsi Sunda Kecil;
b. Peristiwa 15 Oktober 1945. Dilakukan over alih kekuasaan dari Jepang kepada Bangsa Indonesia di Gedung Mardi Bekso Mataram. Peristiwa ini menandai masuknya Lombok ke Wilayah Hukum Pemerintahan Republik Indonesia. Sejak saat itu, Bendera Merah Putih mulai dikibarkan di Lombok, disusul dengan penetapan orang-orang yang memegang jabatan pemerintahan, dintaranya R. Noene Noeraksa menjadi Kepala Daerah Lombok, I Gusti Ngurah menjadi Kepala Daerah Setempat - Lombok Barat, Lalu Srinata menjadi Kepala Daerah Setempat - Lombok Tengah dan Mamiq Fadelah menjadi Kepala Daerah Setempat - Lombok Timur;
c. Peristiwa 17 Desember 1958. Hari Jadi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT Tanggal 14 Agustus 1958.
Keenam alternatif momentum tersebut, kemudian mengerucut menjadi dua. Satu alternatif momentum sebelum kemerdekaan, yakni peristiwa 27 Agustus 1898. Sedangkan alternatif momentum sesudah kemerdekaan, yang dipilih adalah peristiwa 15 Oktober 1945. Ketika memilih salah satu dari dua alternatif momentum ini ternyata tidak mudah. Buktinya, selama tiga hari dan tiga malam seminar berjalan, belum juga menghasilkan keputusan. Forum seminar kemudian membentuk Tim Perumus untuk melakukan kajian lebih mendalam terhadap kedua alternatif momentum tersebut. Setelah melalui perdebatan diantara Tim Perumus dipilih peristiwa 15 Oktober 1945 sebagai Hari Jadi Kabupaten Lombok Tengah.
Dipilihnya momentum 15 Oktober 1945 sesuai dengan krIteria yang telah disepakati, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Tim Perumus Seminar Hari Jadi Kabupaten Lombok Tengah, yakni :
a). Hari jadi yang ingin ditetapkan adalah Hari Jadi Lombok Tengah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum;
b. Dasar penentuan alternatif momentum hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan memperhatikan hal-hal berikut:
1. Memperkokoh persatuan dan kesatuan serta meningkatkan rasa kebersamaan serta mampu menggali nilai-nilai perjuangan sebagai spirit dalam menghadapi masa depan;
2. Memiliki nilai legalitas dan landasan yuridis formal, serta didukung dengan kajian ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis; dan
3. Mendapat pengakuan secara luas dari masyarakat.
Selain telah memenuhi kriteria tersebut, dipilihnya tanggal 15 Oktober 1945 juga dilandasi oleh beberapa pertimbangan, diantaranya :
Pertama, pengangkatan Lalu Srinata selaku Kepala Pemerintahan Lombok Tengah oleh Gubernur Provinsi Sunda Kecil, Mr. I Gusti Ketut Pudja, telah melegitimasi keberadaan Pemerintahan Lombok Tengah secara hukum; Kedua, pada tanggal 15 Oktober 1945 Komite Nasional Daerah Lombok (semacam DPRD) mengadakan rapat umum di Alun-alun Mataram. Pada momentum itulah untuk pertama kali dikibarkan Bendera Merah Putih dan dibacanya Teks Proklamasi 17 Agustus 1945 di Bumi Sasak Lombok. Peristiwa ini tentu amat membanggakan dan menjadi spirit bagi masyarakat Lombok untuk membangun daerahnya menjadi lebih maju ke depan.
Hari Lahir Terilhami Ditengah Laut
Hari Lahir Kabupaten Lombok Tengah merupakan tonggak bersejarah jadi diri kabupaten Lombok Tengah. Proses penentuan hari jadi kabupaten Lombok Tengah terilhami di tengah laut selat Sumbawa-Lombok. Diawali dari undangan Bupati Kabupaten Sumbawa kepada Bupati Lombok Tengah H.L.Wiratmaja untuk menghadiri perayaan HUT Kabupaten Sumbawa. Sepulang menghadiri undangan, Diatas Kapal Laut Bupati H.L.Wiratmaja memanggil pengurus DPD KNPI Kabupaten Lombok Tengah diantaranya Ketua L.M.Saleh, Sekretaris L.Amrillah dan Koordinator Wilayah Lombok Tengah KNPI NTB Ihsan S.Hut. Di sebuah Meja Bundar Bupati merasa risih karena hanya menjadi yang diundang untuk kegiatan HUT di masing masing kabupaten/kota, sementara Lombok Tengah yang belum pernah mengundang untuk kegatan yang sama. Untuk itulah Bupati memerintahkan kepada Ketua DPD KNPI L.M.Saleh S.Sos dan Sekretaris L. Amrillah S.sos untuk mengelar seminar Hari Jadi Kabupaten Lombok Tengah begitu tiba di Lombok Tengah. “Saya disindir Pak Bupati Sumbawa, Lombok Tengah kok hanya diundang, kapan gilirannya mengundang, karena itu begitu didarat, segera lakukan Seminar hari jadi Kabupaten Lombok Tengah”. Itulah permintaan yang disampaikan Bupati Lombok Tengah waktu itu. Permintaan Bupati kepada KNPI untuk melakukan seminar itu ditindak lanjuti melalui surat yang dikirimkan ke KNPI Kabupaten Lombok Tengah.
Berbekal permintaan secara lisan dan tulisan dari Bupati, maka jajaran pengurus DPD KNPI Lombok Tengah langsung menggelar rapat persiapan di Kantor DPD KNPI jalan Jendral Sudirman Praya. Akhirnya melalui serangkaian rapat persiapan hingga rapat pemantapan, ditetapkan pelaksanaan Seminar Hari Jadi Kabupaten Lombok Tengah dilaksanakan pada hari Sabtu-minggu tanggal 20-21 Juni 2009 di Aula Kantor Departemen Agama (sekarang Kantor kementrian Agaman) Kabupaten Lombok Tengah dengan peserta terdiri dari tokoh mayarakat, budayawan, sejarawan, tokoh agama, tokoh pemuda, politisi, akademisi dan tokoh perempuan dimasing masing kecamatan dengan delegasi 5 - 7 orang perkecamatan yang mendapat mandat dari masing masing masing Camat. Sementara pembicaranya adalah para-pakar ahli diantaranya pakar hukum tata negara Prof. DR Galang Asmara (Persefektif Sosiologis Dalam Mendorong Partisipasi Pembangunan), Drs.H.L.Danial. MTP (Hari jadi Kabupaten Lombok Tengah dalam tinjauan Sejarah Pemerintahan), Ir. H.L.M.Amin. MM (Hari jadi Lombok Tengah dalam tinjauan Budaya), Drs H.L.Puri, MM ( Hari Jadi Lombok Tengah dalam tinjauan Administratif dan Politis, Drs.H.M.Ikrom (Konsep ekonomi kerakyatan sebagai strategi pertahanan dan pemberdayaan ekonomi Lombok Tengah), dan Moh. Yamin (Persfektif Kebudayaan sebagai spirit bagi mekanisme pranata sosial). Sementara Pembanding diantaranya DR. Agusdin (akademisi), Drs. L. Padlan Prayanegara MM (politisi), L.Mashudi SH (Pengusaha), Ir. Catur Kukuh (Tokoh LSM), Drs. L. Hajar Asmara MT (Ahli Perencanaan), Drs. Karim Abdurahim (Legislatif), TGH. Syamsul Hadi LC (Tokoh Agama/tokoh pendidikan), L. Ahmad JD (budayawan/sejarawan), Hj. Lale Widare SH (tokoh perempuan) dan Khairil Anwar SH (tokoh pemuda/KNPI). Dan tokoh penting yang hadir pada seminar itu adalah Prof DR Anak Agung Putra Agung, Msi, MA (Salah satu cicit dari Raja Anak Agung Bali yang pernah berkuasa di Lombok) dan Saksi Hidup Putri L.Srinata Hj. Lale Kuning.
Setelah melalui perdebatan yang alot dan panjang dalam seminar hari jadi, akhirnya diputuskan oleh 15 anggota tim perumus yang dibentuk dalam seminar tanggal 15 Oktober 1945 sebagai hari lahir kabupaten Lombok Tengah.
Peran KNPI
Untuk mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari DPRD Lombok Tengah ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Tarik ulur kepentingan muncul di dalam perjalanan mendapatkan legitimasi hukum itu. Setelah ditetapkan tanggal 15 Oktober 1945 sebagai hari kelahiran Kabupaten Lombok Tengah, langkah selanjutnya adalah legitimasi secara hukum yaitu ditetapkan melalui sebuah Peraturan daerah. Rancangan Perda (Ranperda) tentang Hari Jadi Kabupaten Lombok Tengah diajukan oleh Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Wiratmaja melalui Sekda Lombok Tengah, Drs. H. Lalu Supardan, M.M ke DPRD Lombok Tengah pada tahun 2009 namun pada saat itu DPRD belum dapat mengagendakan untuk dibahas. Menyikapi berlarut larutnya penetapan Ranperda Harijadi Kabupaten Lombok Tengah oleh DPRD Lombok Tengah, pengurus dan anggota KNPI beberapa kali melakukan hearing publik ke DPRD Lombok Tengah, sampai akhirnya Bupati H. Moh. Suhaili FT seusai Peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2012, mengundang para Tim Perumus ke di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati untuk membahas kelanjutan Ranperda tentang Hari Jadi tersebut apakah hasil seminar yang telah diajukan ke DPRD Lombok Tengah akan dibahas kembali atau tidak. Dalam pembahasan yang dipimpin oleh Sekda Lombok Tengah, Drs. H. Lalu Supardan, M.M itu mengambil keputusan bersama bahwa hasil seminar yang telah diajukan ke dewan dalam bentuk Ranperda tidak dibahas lagi sehingga Tim Perumus mendorong Pemda untuk berkoordinasi dengan dewan untuk pembahasan selanjutnya pada tahun 2012. Hal ini yang dilaporkan kepada Bupati.
Setelah dilakukan pembahasan oleh Badan Legislasi DPRD Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya dibahas secara intensif oleh Pansus Ranperda DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang diketua oleh Drs. H. Karim Abdurrahim dengan Wakil Ketua Humaidi, S.T, melalui Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah tanggal 22 Juni 2012, Ranperda Hari Jadi Kabupaten Lombok Tengah tersebut kemudian ditetapkan menjadi Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2012. Dengan demikian, secara resmi Hari Jadi Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan tanggal 15 Oktober 1945. Oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Hari Jadi Kabupaten Lombok Tengah selalu diperingati setiap tahun.
Hari Jadi Kabupaten Lombok Tengah ini merupakan momentum sejarah untuk memotivasi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka mengisi pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah. Hari Jadi Kabupaten Lombok Tengah adalah suatu momen bersejarah untuk meghargai dan mengenang jasa pendahulu, yang perlu untuk diketahui, diingat dan diperingati sebagai wahana menumbuhkan rasa memiliki, kebanggan serta semangat kesatuan dan persatuan warga masyarakat serta sebagai sarana evaluasi perkembangan daerah.
Dalam usianya yang ke-69 tahun 2014, Kabupaten Lombok Tengah telah dipimpin oleh 9 (sembilan) Bupati dan 2 (dua) Wakil Bupati.
Periode Kepemimpinan Kepala Daerah (Dari Tahun 1945 – sekarang)
Dalam usia 67 tahun, perjalanan Kabupaten Lombok Tengah telah menempuh rentang tiga zaman, yakni zaman Orde Lama, zaman Orde Baru dan zaman Orde Reformasi. Dalam tiga zaman pemerintahan tersebut, daerah bermottokan Tatas Tuhu Trasna ini telah dipimpin oleh 9 orang Kepala Daerah/Bupati - Wakil Bupati. Figur Bupati pada setiap zaman pemerintahan dipengaruhi oleh motivasi politik dan ketentuan Perundang-undangan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang berlaku pada masing-masing zaman. Oleh karena itu, figur Bupati-Wakil Bupati bisa dikatakan mewakili peradaban manusia pada zamannya.
Selama dua dekade masa kekuasaan, Rezim Orde Lama telah memberlakukan beberapa Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan daerah, yakni : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1057, Penpres Nomor 6 Tahun 1959 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Berpijak pada ketentuan Peraturan perundang-undangan tersebut, sepertinya telah melegitimasi praktek kekuasaan Rezim Orde Lama ketika memberlakukan apa yang dikenal dengan Demokrasi Terpimpim dalam sistem pemerintahannya. Kebijakan ini sangat dimungkinkan atas kondisi politik dan keamanan pada zaman itu. Pada saat itu, sistem rekruitmen kepala daerah dilakukan melalui proses pengangkatan oleh pejabat Pemerintah pusat. Menariknya, figur para Bupati yang diangkat adalah dari kalangan putra daerah, mulai dari Kepala Pemerintahan Daerah Setempat – Lombok Tengah, dijabat oleh Lalu Srinata (1945-1946).
Mula-mula L. Wira Said (mendiang ayahanda Lalu Srinata), lebih dahulu memegang jabatan sebagai Kepala Distrik Jonggat. Berkat pendidikan yang dimiliki, Lalu Srinata kemudian diangkat oleh pihak kontelir (sebutan bagi penjajah) menjadi Kepala Distrik Jonggat pada 1932 - 1945, menggantikan kedudukan sang ayah. Ini menjadi awal perjalanan karier Lalu Srinata di dunia birokrasi pemerintahan. Pada awal masa kemerdekaan Negara RI, karier Lalu Srinata semakin meningkat, setelah diangkat menjadi Kepala Daerah Setempat – Lombok Tengah pada 15 Oktober 1945 sampai 1946. Pada waktu itu, wilayah administratif Pemerintahan Daerah Lombok Tengah terdiri dari empat kedistrikan, yakni Distrik Praya, Kopang, Mantang dan Distrik Jonggat.
Setelah Lalu Srinata, Lombok Tengah kemudian dipimpin oleh Lalu Wirentanus alias Haji Hasyim atau biasa disapa Datu Tuan (1946 – 1959). Pada masa ini dilakukan pembagian wilayah Lombok Tengah dengan Lombok Timur. Persatuaan dan Kesatuan diantara semua elemen masyarakat merupakan salah satu titik berat atau fokus pemerintahan Lalu Wirentanus disamping masalah keamanan.
Pemerintahan Lalu Wirentanus dilanjutkan oleh M. Sanusi (1960 -1964) selaku Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Tengah. Naiknya M. Sanusi sebagai Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Tengah melalui pemilihan di DPRD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Selain meneruskan beberapa kebijakan pendahulunya, M. Sanusi juga melakukan berbagai upaya pembangunan agar masyarakat daerah ini lebih sejahtera. Salah satu yang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat pada saat itu adalah air untuk pengairan maka dibangunlah Waduk yang ada di desa Muncan, Kecamatan Kopang. Wilayah Administratif Lombok Tengah pada masa ini tetap empat Distrik, diantaranya, Distrik Praya, Kopang, Mantang dan Jonggat.
Kepemimpinan M. Sanusi berakhir pada tahun 1964 dan dilanjutkan oleh salah satu putra terbaik Lombok Tengah, yaitu Drs. Lalu Sri Gede. Fokus pembangunan pada masa pemerintahan ini adalah memperluas infrastruktur jalan yang ada di kota Praya dan beberapa wilayah lainnya. Maklum, pada saat itu, infrastruktur jalan yang ada di Kota Praya sangat sempit. Pembangunan infrastruktur jalan diimbangi dengan pembangunan perkampungan yang salah satunya adalah Kampung Kauman. Pemerintahan Drs. Lalu Sri Gde berakhir pada tahun 1979.
Setelah Drs. H. Lalu Sri Gde, Pemerintahan dilanjutkan oleh Letkol. C. Parwoto WP untuk periode 1979 - 1989. Untuk pertamakalinya, Lombok Tengah dipimpin oleh seorang TNI. Pada masa Pemerintahan Parwoto WP inilah mulai ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kabupaten Lombok Tengah. Bersamaan dengan itu, perencanaan pembangunan pun dilakukan. Sistem Gogo Rancah yang sangat terkenal itu, mulai diterapkan pada masa pemerintahan ini. Melihat kondisi sebagian besar lahan di Lombok Tengah dalam keadaan kering, maka dibangunlah Waduk atau Bendungan Batujai. Tata ruang kota Praya juga sudah mulai direncanakan. Selain itu, ide pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) sudah mulai pada masa periode pemerintahan ini.
Kepemimpinan Letkol. C. Parwoto WP berakhir tahun 1989 yang dilanjutkan oleh Kol. (Purn) H. Ircham dari kalangan TNI juga. Kol. (Purn.) Ircham memimpin Lombok Tengah untuk periode 1989 – 1999. Disamping melanjutkan kegiatan pembangunan periode bupati sebelumnya, pada masa inilah lahan Bandara Internasional Lombok (BIL) yang ada di Tanak Awu, Kecamatan Pujut dilakukan pembebasan. Sistem Gogo Rancah untuk mengimbangi tanah yang kering di wilayah Selatan tetap diterapkan.
Habis masa pemerintahan Kol. (Purn). H. Ircham dilanjutkan oleh Drs. H. Lalu Suhaimi dari kalangan sipil yang diangkat melalui DPRD. Pada masa inilah pemekaran wilayah dilakukan sehingga menjadi 12 kecamatan seperti sekarang ini. Kecamatan yang baru hasil pemekaran pada masa Drs. H. Lalu Suhaimi, diantaranya, Kecamatan Praya Tengah, kecamatan dan Praya Barat Daya. Selain pemekaran wilayah, Drs. H. Lalu Suhaimi juga memindahkan terminal yang ada di Kota Praya ke Renteng, Kecamatan Praya. Hal ini seiring dengan pengembangan usaha perdagangan di Kota Praya. Selain terminal Renteng, Bupati Drs. H. Lalu Suhaimi juga membangun Kompleks Pertokoan Praya dan Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Praya. Drs. H. Lalu Suhaimi menjadi Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah sampai Tahun 2004.
Periode Kepemimpinan Lombok Tengah selanjutnya dibawah pasangan H. Lalu Wiratmaja – H. Lalu Suprayatno, S.H., M.BA., M.M. Untuk pertama kalinya pasangan Pemimpin Lombok Tengah ini dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat Bumi Tatas Tuhu Trasna. Pada masa kepemimpinan H. Lalu Wiratmaja atau Mamiq Ngoh inilah dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL). Kepemimpinan H. Lalu Wiratmaja – H. Lalu Suprayatno, S.H., M.BA., M.M hanya satu periode yaitu dari tahun 2004 – 2010.
H. MOH. SUHAILI FT, S.H – DRS. H. LALU NORMAL SUZANA
Untuk periode 2010 – 2015, Kabupaten Lombok Tengah dipimpin oleh pasangan H. Moh. Suhaili FT, S.H – Drs. H. Lalu Normal Suzana yang juga dipilih secara langsung. Pasangan Bupati dan Wakil bupati ini dilantik pada tanggal 27 November 2010. Pasangan yang terkenal dengan Jargon Maiq Meres ini ingin mewujudkan tatanan masyarakat Lombok Tengah yang Bersatu : Beriman, Sejahtera dan Bermutu ( BERSATU ). Sedangkan Misinya, diantaranya :
1. Meningkatkan kesadaran hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dengan menghormati keberagaman dan HAM;
2. Meningkatkan kesehatan dan kecerdasan masyarakat serta pengarasutamaan gender;
3. Mendorong kemajuan ekonomi daerah dalam mewujudkan kesejahtraan masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya lokal secara adil dan transparan;
4. Meningkatkan iklim investasi yg lebih kondusif dan menumbuh-kembangkan wirausaha dengan tetap mempertahankan kelestarian alam dan lingkungan hidup;
5. Meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yg baik (good governance) berbasis keterbukaan dan keadilan;
6. Meningkatkan pelaksanaan otonomi desa berbasis kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial.
PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR BERDASARKAN FOKUS PEMBANGUNAN :
1. Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Terus melakukan peningkatan pendapatan daerah. Untuk diketahui, jumlah Pendapatan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2010 sebesar Rp 790.826.580.683.98. Pada tahun 2011 naik menjadi Rp 924.800.267.124,28. Pada tahun 2012 naik menjadi Rp 1.047.531.877.742,40 dan pada tahun 2013 naik menjadi Rp 1.225.921.118.283,38. Untuk realisasi belanja daerah, pada tahun 2010 sebesar Rp 767.492.461.981,00, tahun 2011 sebesar Rp 872.973.972.012,37, tahun 2012 sebesar Rp 1.010.143130.025,26 dan tahun 2013 sebesar Rp 1.385.758.151.750,73.
1. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah ini, Kabupaten Lombok Tengah berturut-turut meraih penghargaan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengelolaan Keuangan, Republik Indonesia pada tahun 2013 dan 2014 untuk pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2012 dan 2013. Predikat ini merupakan sejarah bagi kabupaten Lombok Tengah karena predikat ini merupakan untuk yang pertamakalinya diraih oleh Kabupaten yang bermottokan Tatas Tuhu trasna ini. (sumber : Evaluasi tahunan RPJMD 2013, Bapeda)
2. Agricultur-Marine-Tourism (ATM)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perekebunan berdasarkan penetapan indikator kinerja dalam RPJM 2011-2015, perbandingan kondisi pada awal tahun perencanaan (2011) dengan capaian hingga tahun 2013 pada urusan pertanian,kehutanan dan perkebunan dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan dalam ketersediaan pangan berdasarkan analisis neraca bahan makanan. Dalam analisis neraca bahan makanan, ketersediaan energi pada tahun 2013 mencapai 2.804,75 gram/kapita/hari hampir mencapai ketersediaan energi minimal yang harus disediakan sebesar 2.900 kalori/kapita/hari pada tahun bersamaan.jika dibandingkan tahun sebelumnya,ketersediaan energi meningkat sebesar 16,7%. Selain itu dalam analisis neraca bahan makanan, diketahui pula bahwa terjadi peningkatan ketersediaan protein dari 60,56 menjadi 99,03 gram/kapita/ hari. Sementara ketersediaan lemak juga mengalami peningkatan sebesar 48,5% yaitu dari kondisi tahun sebelumnya sebesar 36,97 menjadi 54,90 gram/kapita/hari.
Meningkatnya ketersediaan pangan berdasarkan analisis neraca bahan makanan.
- Energi dari 2.404,19 menjadi 2.804,75 gram/kapita/hari
- Protein dari 60,56 menjadi 99,03 gram/kapita/hari
- Lemak dari 36,97 menjadi 54,90 gram/kapita/hari
Meningkatnya skor pola pangan harapan dari 73,1menjadi 81 gram/kapita/hari
- Bertambahnya jumlah lumbung pangan menjadi 47unit
- meningkatnya surplus prodiksi beras dari 374.091 ton menjadi 421.174 ton
Meningkatnya produksi perkebunan
- Tembakau virginia dari 12.177,6 ton menjadi 23.706 ton
- Tembakau rakyat dari 96,12 ton menjadi 608 ton
- Jambu mete dari 421,2 ton menjadi 843,64 ton
- Kopi dari 591,94 ton menjadi 635,11 ton
Bertambahnya Jumlah Kelompok Tani Kelas Kelompok Madya
- Pertanian dari 258 kelompok menjadi 343 kelompok
- Perikana dari 13 kelompok menjadi 22 kelompok
- Kehutanan tetap 2 kelompok
Meningkatnya Populasi Ternak
- Sapi dari 94.759 ekor menjadi 137.240 ekor
- Kerbau dari 17.299 ekor menjadi 18.825 ekor
- Kambing dari 54.782 ekor menjadi 76.015 ekor.
(sumber : Evaluasi tahunan RPJMD 2013, Bapeda)
B. Kelautan Dan Perikanan
Disektor kelautan dan perikanan, kebijakan pembangunan diarahkan kepada: (1) pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, (2) pengembangan budidaya perikanan,(3) pengembangan perikanan tangkap, (4) optimalisasi pengelolaan dan p[emasaran produksi perikanan, dan (50 perlindungan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan. Berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, sampai dengan 201a3 dicapai hal-hal sebagai berikut:
1. a. jumlah usaha mikro dikawasan pesisir yang dibina dari 2 kelompok di tahun 2010 menjadi 7 kelompok di tahun 2013 dari target 11 kelompok pada tahun 2015.
2. b. sektor pengembangan budidaya perikanan;
- Meningkatnya jumlah produksi perikanan budidaya dari 27.894 ton pada tahun 2010 menjadi 115.347 ton di tahun 2013
- Jumlah wirausaha perikanan budidaya meningkat dari 176 wirausaha menjadi 776 wirausaha di tahun 2013
- Meningkatnya produksi benih ikan dari 6.575.600 ekor/tahun menjadi 19.133.130 ton/tahun
- Terbentuknya 1 kawasan minapolitan
3. Sektor pengembangan perikanan tangkap, terjadi peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap dari 2.268,46 ton pada tahun 2010 menjadi 6.330 ton di tahun 2013
4. di sektor optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
- meningkatnya volume produk olahan hasil perikanan dari 3.614,46 ton di tahun 2010 menjadi 10. 186 ton pada tahun 2013
- meningkatnya rata-rata konsumsi ikan perkapita dari kondisi 16,8 kg/kapita/tahun menjadi 19,80 kg/kapita/tahun
- Di bidang perlindungan dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan, sampai dengan tahun 2013 telah dilaksanakan pengelolaan 22.490 ha kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan. (sumber : Evaluasi tahunan RPJMD 2013, Bapeda)
C. Pariwisata
Kebijakan pembangunan pariwisata diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan destinasi, peningkatan promosi pariwisat, dan pengembangan industri pariwisata serta penguatan kelembagaan pariwisata. Sasaran utama pembangunan pariwisata RPJMD 2011-2015 adalah peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 40% secara bertahap dalam lima tahun. Dengan mengacu pada indikator-indikator program yang di intervensi dengan berbagai kegiatan, sampai tahun 2013 telah dicapai hal-hal sebagai berikut :
1. Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasikan sebanyak 124 orang sehingga menjadi 310 orang
2. Meningkatnya rata rata lama tinggal dari 2,33 hari menjadi 2,84 hari
3. Meningkatnya jumlah wisatawan asing dari 17.021 orang menjadi 27.530 orang.
4. Meningkatnya jumlah wisatawan domestik dari 33.007 orang menjadi 58364 orang.
Capaian lain adalah di resmikannya Bandara Internasional Lombok (BIL) dan ditetapkannya Kawasan Mandalika Resort sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Koridor 5 NTB, NTT dan Bali oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono sebagai gerbang pembangunan kepariwisataan di Lombok Tengah. (sumber : Evaluasi tahunan RPJMD 2013, Bapeda)
D. Kesehatan
Kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam RPJMD 2011-2015 sasaran pembangunan kesehatan adalah menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan, menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), menurunnya pravelensi kekurangan gizi pada anak balita, meningkatkan cakupan imunisasi dasar (UCI) desa serta peningkatan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, Pencapaian sasaran pembangunan didukung melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak,perbaikan gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan, didukung pula dengan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan, penyedian jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin dan tidak mampu.
Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan rumah sakit umum daerah praya juga telah tersertifikasi ISO 9001-2008 pada tahun 2009 serta telah dilaksanakan penelitian akreditasi untuk dua belas pelayanan.
Pada tahun 2012, RSUD menerapkan PPK BLUD (pola pengelolaan keuangan badan Layanan Umum Daerah (BLUD). (sumber : Evaluasi tahunan RPJMD 2013, Bapeda)
E. Pemberdayaan Masyarakat
Terdapat 3 indikator yang masih membutuhkan kerya yang lebih oftimal sehingga akhir tahun 2015 diharapkan dapat tercapai diantranya :
1. Jumlah Lembaga Adat dimana capaian sampai tahun 2013 baru mencapai 28 lembaga adat. Melihat kondisi ini masih diperlukan kerja keras dari BPMD sehingga di akhir tahun 2015 bisa tercapai.
2. Lembaga Ekonomi Pedesaan (Bumdes) yang sampai tahun 2013 bari mencapai 5 Bumdes dari target 35 pada akhir RPJMD.
3. Presentase aparatur desa yang sudah terlatih khususnya kepala dusun baru mencapai 42 %. (sumber : Evaluasi tahunan RPJMD 2013, Bappeda)
F. Pemberdayaan Perempuan dan KB
Dalam upaya menaingkatkan peran pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kesehatan ibu melalui program keluarga berencana, badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana memiliki peran yang strategis. Keikut sertaan masyarakat dalam upaya ikutr ber-KB masih sangat diharapkan sebagai salah satu upaya menekan laju pertumbuhan penduduk. Melihat capaian jumlah maupun persentase peserta atau akseptor KB aktif terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun.
Contohnya Kasus KDRT yang tertangani tahun 2013 70 %, keterlibatan perempuan danam Musrenbang mengalami penurunan dari 85% tahun 2013 menjadi 33 % tahyun 2013. Jumlah peserta KB aktif meningkat dari 156.229 tahun 2012 menjadi 161.313 tahun 2013. Rata rata usia kawin pertama perempuan meningkat dari 19,7 menjadi 21.03. (sumber : Evaluasi tahunan TPJMD 2013, Bappeda)
G. Sosial dan Tenaga Kerja
Berdasarkan hasil evaluasi capaian RPJMD paruh waktu tahun 2013 terdapat beberapa capaian yang masih membutuhkan kerja yang lebih oftimal sehingga pada akhir kinerja RPJMD tahun 2015 dapat tercapai.
Jia dilihat dari presentase jumlah tenaga kerja terlatih di KLK/tahun mengalami peningkatan dari 1380 menjadi 1828. Ternaga kerja terlatih yang memiliki usaha sendiri menurun drastis dari 61,00 % tahun 2012 menjadi 0 % tahun 2013. Selanjutnya jumlah pencari kerja yang ditempatkan mengalami juga menurun drastis dari 13061 tahun 2012 menjadi 4443 tahun 2013. Jumlah kasus pelanggaran ketenaga kerjaan yang tertangani dalam 3 tahun terakhir 100 %. Jumlah regulasio daerah yang mengatur ketenaga kerjaan juga 0 % dalam tiga tahun dan prosentase perusahaan yang masuk jamsostek dalam tiga tahun hanya 6 %. (sumber : Evaluasi tahunan TPJMD 2013, Bappeda)
H. Bidang Kesra dan Ekonomi,
rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2010 berada pada level 5,65 tahun. Pada tahun 2011, meningkat menjadi 5,99 tahun, pada tahun 2012 menjadi 6,19 tahun.
Angka melek huruf, pada tahun 2010 sebesar 71,48%. Pada tahun 2012 menjadi 73,92%. Akselerasi terbaik terjadi pada tahun 2011 sebesar 1,40% menjadi 72,88% dan pada tahun 2012 meningkat sebanyak 1,04%. Peningkatan ini tidak terlepas dari keinginan kuat Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam upaya pengentasan buta aksara.
Angka harapan hidup pada tahun 2010 berada pada 61,06 tahun. Pada tahun 2011 menjadi 61,52 tahun atau mengalami peningkatan sebanyak 0,43 tahun. Pada tahun 2012, kembali meningkat sebanyak 0,44 tahun menjadi 61,96 tahun.
Demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi, terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah sebesar 5,69 persen. Pada tahun 2011 naik menjadi 9,05 persen dan pada tahun 2012 naik lagi menjadi 12,16 persen. (sumber : Evaluasi tahunan TPJMD 2013, Bappeda)
I. Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi/UKM
Menunjukkan hasil yang baik. Jumlah UMKM saat ini sebanyak 2.695 dari target 2.358 UMKM pada tahun 2015. Jumlah wira usaha usaha baru sebanyak 2.053 sementara target sampai tahun 2015 sebanyak 2.063. Sampai tahun 2013, UMKM telah menyerap 104.759 orang tenaga kerja dari target sebesar 103.250 orang tenaga kerja pada tahun 2015. Upaya Pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi juga menunjukan perkembangan yang signifikan. Jumlah koperasi aktif meningkat dari 205 menjadi 580 buah. Jumlah koperasi yang mendapat opini koperasi unggulan bertambah 161 buah sehingga secara keseluruhan jumlah koperasi unggulan di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 237 buah. (sumber : Evaluasi tahunan TPJMD 2013, Bappeda)
J. Pendidikan
Sejalan dengan meningkatnya APK dan APM pada semua jenjang Pendidikan. Pada tahun 2010, APM SD/MI/Sederajat sebesar 99.2, APM SMP/M.Ts/Sederajat sebesar 89.44 dan SMA/SMK/MA sederajat sebesar 55.3. Hal ini menunjukkan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk semua jenjang Pendidikan terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2013 APM SD/MI sederajat sebesar 99.61, APM SMP/M.Ts sebesar 89.9 dan APM untuk tingkat SMA/SMK/MA sederajad sebesar 61.2. Capaian pembangunan Pendidikan yang terus meningkat ini merupakan hasil dan kerja keras serta kebijakan program Pemerintah kabupaten dalam menyediakan layanan Pendidikan bagi seluruh warga negara. Program-program layanan Pendidikan yang dilaksanakan antara lain penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI dan SMP/M.Ts, penyediaan Bantuan Siswa Miskin (BSM), pembangunan Unit Sekolah Baru (usb), Ruang Kelas Baru (RKB), dan rehabilitasi ruang kelas SD/MI-SMP/M.Ts yang rusak.
Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), terus meningkat. Alokasi Dana Desa pada tahun 2010 sebesar Rp 18.606.985.176, tahun 2011 sebesar Rp 20.606.985.176, tahun 2012 sebesar Rp 20.606.985.176 dan tahun 2013 sebesar Rp 21.606.985.176.
Jalan atau rurung yang merupakan kebutuhan vital masyarakat Lombok Tengah terus dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitasnya. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap meningkat dari 296.65 kilometer pada tahun 2010 menjadi 405.93 kilometer pada tahun 2013. Kondisi ini, melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD yakni 391.65 kilometer pada tahun 2015. Dengan demikian, jalan dalam kondisi mantap juga mengalami peningkatan dari 40 persen pada tahun 2010 menjadi 54,73 persen pada tahun 2013. Hal ini melampaui target yang ditetapkan RPJMD yakni 53 persen pada tahun 2015 mendatang.
Cakupan layanan jaringan irigasi juga meningkat dari 49.809 hektar pada tahun 2010 menjadi 50.805 hektar pada tahun 2013. Sebagai lokasi olah raga dan bertamasya masyarakat, Ruang Terbuka Hijau melalui Program RTH yang difasilitasi Pemerintah pusat bertambah pada dua titik strategis di kota Praya. Pada bidang penataan ruang, Kabupaten Lombok Tengah meraih predikat sebagai kabupaten terbaik tata ruang tingkat nasional.
Dalam hal pengelolaan sumber daya alam pada Zona Aik Meneng di kawasan Utara, dengan dukungan berbagai pihak, telah diselenggarakan Program Pengembangan Agroforestry dan Biodiversity ecosystem service untuk mengoptimalkan potensi keanekaragaman hayati serta program holtipark untuk melindungi tanaman langka serta mengotimalkan produktifitas tanaman buah-buahan dan sayur mayur. Program ini disiapkan dalam rangka mendukung program pembangunan yang ada di kawasan Tunjung Tilah di Tengah dan Empak Bau di Selatan. (sumber : Evaluasi tahunan RPJMD 2013, Bappeda)
3. FOKUS PROGRAM PENUNJANG
Inprastruktur (PU, Perumahan, Penataan Ruang, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, LH, ESDM)
Pada awal tahun perencanaan 2011, rendahnya pelayanan inprasyruktur wilayah baik dari segi kaulitas maupun kuantitas masih merupakan [ersoalan besar di Kabupaten Lombok Tengah yang harus diatasi karena dapat menghambat laju pembangunan daerah. Pada aspek tranportasi, sarana prasarana tranpsortasi merupakan [persoalan yang mendapat perhatian dalam rangka memperpnedek rentang kendali, meningkatkan aksebilitas manusia dan barang. Tranportasi darat (jalan, jembatan maupun moda tranportasi) masih sangat terbatas.
Pembangunan sarana jalan dan jembatan mestinya berjalan bersamaan dengan meningkatkan usaha pembangunan, namun terbatasnya anggaran kerap kali menjadi kendala.
Sejak tahun 2000 panjang jalan yang ada tercatat sepanjang 915,12 km yang terdiri dari dari 16 km jalan nasional, 179,51 km jalan provinsi dan 719,61 km jalan kabupaten. Jumlah jembatan sejak trahun 2005 sebanyak 226 buah dengan panjang bentangan mencapai 1.657,65 meter.
Melalui ikhtiar dan kerj keras pencapaian indikator pada pilar inprastruktur dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap meningkat dari 296.65 km (40%) tahun 2010 menjadi 405.93 km (54,7%) pada tahun 2013. Kondisi ini melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD yakni 391,65 km (53%) tahun 2015.
2. Peningkatan cakupan layanan jaringan irigasi dari 49.809 ha tahun 2010 menjadi 50.80 ha tahun 2013.
3. Peningkatan jumlah KK yang memiliki akses air bersih yang berkualitas dari 72% tahun 2010 menjadi 87 % tahun 2013.
4. Peningkatan jumlah KK yang menempati rumah layak huni dari 57 % 2010 menjadi 60,72 % tahun 2013.
5. Peningkatan jumlah dan jenis perda tata ruang yang diudangkan dari 1 buah tahun 2010 menjadi 3 buah 2013.
6. Meningkatnya jumlah fasilitas keselamatan LLAJ9rambu/RPPJ) dari 639 tahun 2010 menjadi 1.151 tahun 2013.
7. Bvertambahnya jumlah areal konservasi hutan (TWA) dari 2.149 ha tahun 2010 sampai tahun 2013.
8. Meningkatnya jumlah pemanfaat energi alternatif baik berupa tenaga surya, mikro hidro maupun biofuel dari total 1340 tahun 2010 menjadi 329 tahun 2013. (sumber : Evaluasi tahunan RPJMD 2013, Bappeda)
4. PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH
A. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Setelah program penataan adminitrasi kependudukan pada tahun anggaran 2013 atau tahun pelaksanaan RPJMD telah tercapai target sebagai berikut :
1. Terjadinya kenaikan prsentase tingkat kepemilikan KTP sebesar 9,71 % menjadi 73,93 % tahun 2013 dari keseluruhan wajib KTP.
2. Tingkat kepemilikan KK naik sebesar 8,33 % menjadi 42,33 % tahun 2013 dari jumlah KK di Lombok Tengah.
3. Tingkat kepemilikan Akta Keluarga mengalami pertumbuhan sebanyak 114.634 jiwa menjadi 392.394 tahun 2013.
B. Penanaman Modal dan Perizinan
Program peningkatan iklim investasi dan realisasi invetasi masih belum mengalami kemajuan yang siginifikan baik penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini tidak terlepas dari kondisi ekternal dan kebijakan nasional terkait pengelolaan aset wisata di Lombok Tengah. Pada sisi lain perkembangan status wilayah Lombok Tengah yang telah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) dalam koridor 5 MP3EI memberikan peluang bagu invetasi derah dimasa depan. Selain itu ibukota Kabupaten Lombok Tengah telah ditetaopkan sebagai juara I pengelola ruang tingkat nasional.
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Dengan mengacu pada indikator program pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, maka dapat disampaikan kemajuan yang telah dicapai hingga paruh periode dari RPJMD sebagai berikut :
1. Jumlah komplik antar kelompok masyarakat menurun jauh pada tahun 2012 menjadi hanya 2 komplik.
2. Komplik bernuansa SARA juga berhasil diredam sampai dengan paruh waktu periode RPJMD jumlahnya tetaop angka nol.
3. Sedangkan jumlah Pamswakarsa bertambah dari 12 lembaga menjadi 21 lembagfa, artinya masyarakat telah mampu mengorganisir diri dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan bersama sama dengan aparat lainnya.
7 KOMITMEN PERUBAHAN
1. Pendidikan gratis bagi seluruh siswa miskin tingkat SD-SMA sederajat;
2. Persalinan gratis bagi seluruh ibu hamil yang melahirkan di Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas;
3. Memfasilitasi lahirnya 250 koperasi unggulan dan 10.000 wirausaha;
4. Pembangunan pos keamanan terpadu di setiap desa;
5. Memastikan dana alokasi desa untuk percepatan pembangunan di desa;
6. Reformasi birokrasi dengan pemimpin yang berdiri di depan sebagai teladan;
7. Santunan kematian masyarakat.
CAPAIAN 7 KOMITMEN PERUBAHAN
1. Pendidikan gratis bagi seluruh siswa Miskin tingkat SD-SMA sederajat
2. Persalinan gratis bagi seluruh ibu hamil yang melahirkan di Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas.
3. Menfasilitsi lahirnya 250 Koperasi unggulan dan 10.000 wirausaha.
4. Pembangunan Pos Keamanan Terpadu
5. Memastrikan dana alokasi desa untuk percepatan pembangunan desa
6. Reformasi birokrasi dengan pemimpin yang berdiri di depan sebagai teladan.
7. Santunan kematian masyarakat
PROGRAM / KEGIATAN TEROBOSAN LAINNYA
1. Penataan Roi Pantai
2. Lemper Madu
3. Pelaksanaan RTRW
4. Pemberian bantuan keuangan kepala dusun di luar ADD
5. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
AGRICULTUR TOURISM MARINE (ATM)
Kabupaten Lombok Tengah terlah membagi fokus pembangunan menjadi tiga wilayah pengembangan atau Zona.
Agricultrur (Zona I (satu) disebut Zona Aik Meneng),
Terdiri atas kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah Utara yang direncanakan untuk pengembangan agrobisnis dan agrowisata.
Zona II (dua) sebagai kawasan Tunjung Tilah yang terdiri dari kecamatan yang berada di wilayah Tengah, direncanakan untuk pengembangan Pertanian tanaman pangan, pusat pemerintahan, pusat industri, pusat perdagangan dan jasa. Terakhir, Zona III (tiga) sebagai kawasan Empak Bau yaitu kecamatan di wilayah Selatan Lombok Tengah, direncanakan untuk pengembangan pariwisata dan perikanan.
Berkat kebersamaan dan kekompakan yang dijalin pasangan Suhaili dan Normal bersama-sama Birokrat dan masyarakat, telah cukup banyak merubah wajah Lombok Tengah.
PERIODE KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SEJAK 1945 – SEKARANG
|
NO. |
NAMA |
PEREODE |
NOMENKLATUR JABATAN |
|
1. |
Lalu Srinata |
1945 -1946 |
Kepala Pemerintahan Daerah Setempat Lombok Tengah |
|
2. |
Lalu Wirentanus |
1946 – 1959 |
Kepala Daerah Tk. II Lombok Tengah |
|
3. |
M. Sanusi |
1960 - 1964 |
Kepala Daerah Tk. II Lombok Tengah |
|
4. |
Drs. H. Lalu Sri Gde |
1964 – 1979 |
Kepala Daerah Tk. II Lombok Tengah |
|
5. |
Letkol. C. Parwoto WP |
1979 – 1989 |
Kepala Daerah Tk. II Lombok Tengah |
|
6. |
Kolonel (Purn.) H. Ircham |
1989 – 1999 |
Kepala Daerah Tk. II Lombok Tengah |
|
7. |
Drs. H. Lalu Suhaimi |
1999 - 2004 |
Kepala Daerah Tk. II Lombok Tengah |
|
8. |
H. Lalu Wiratmaja/H. Lalu Suprayatno, SH, M.BA. M.M |
2004 - 2010 |
Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah |
|
9. |
H. Moh. Suhaili FT, S.H/ Drs. H. Lalu Normal Suzana |
2010 – 2015 |
Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah |